#Kasus Penyadapan

Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026. Aksi ini menggunakan sistem LIMS tanpa verifikasi resmi dan terancam hukuman berat berdasarkan UU Telekomunikasi serta KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan keterlibatan mantan penyidik dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Kasus ini mencuat setelah tiga perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka.

Faktakalbar.id - Penebalan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta sejak 3 November 2026 disebut sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan perlawanan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Status kota jakarta di…

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan penyadapan ilegal yang menyasar dirinya dan sejumlah pejabat negara.  Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kepada kepala nega…

Istana Kepresidenan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah petinggi Polri mengarah pada perbuatan makar, sehingga penyidikan harus diusut tuntas secara transparan.

Mabes TNI membenarkan pengerahan besar-besaran 20.980 personel TNI AL ke Jakarta. Langkah ini menyusul penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto.

Mutasi besar jajaran Polda Banten terjadi di tengah penetapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri pada November 2026.

Mutasi besar jajaran Polda Banten terjadi di tengah penetapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri pada November 2026.

FAKTANASIONAL.NET - Bareskrim Polri hingga kini belum menemukan pihak lain yang diduga menjadi pengendali atau aktor intelektual dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Penyidik masih menelusuri kemungkinan ad…

Bareskrim Polri didesak segera memeriksa mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto demi mengungkap aktor intelektual di baliknya.